Lebak, Banten.geretak.id – Proyek pembangunan gedung Madrasah. (MI) Al-Hidayah di Kampung Ciseel, Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten, menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut diduga menggunakan material bangunan yang tidak sesuai standar, seperti batu cadas dan puing-puing bangunan lama untuk pondasi.27/09/2025
Temuan tersebut mencuat setelah sejumlah awak media melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan. Dari pantauan di lapangan, terlihat jelas penggunaan batu cadas yang secara teknis tidak direkomendasikan sebagai material pondasi bangunan permanen. Bahkan, di beberapa titik ditemukan campuran puing-puing bangunan lama yang dijadikan dasar pondasi.
Pihak sekolah, yang diwakili oleh seseorang berinisial R, ketika dikonfirmasi di kediamannya, membenarkan bahwa ada penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Ia juga menyebut bahwa sebelumnya ditemukan penggunaan besi berukuran kecil yang tidak memenuhi standar teknis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
> “Memang kemarin ada pakai besi kecil. Saya sudah bilang, jangan pakai besi seperti ini, harus diganti,” ujarnya.
Sementara itu, mandor proyek ketika dikonfirmasi di lokasi juga membenarkan sebagian dari temuan tersebut.
> “Iya, memang ada sebagian yang pakai batu cadas, dan juga ada yang menggunakan puing-puing,” ucapnya singkat.
Namun demikian, hingga saat ini, tim pelaksana proyek belum terlihat hadir di lokasi, menimbulkan pertanyaan terkait tanggung jawab pengawasan dan pelaksanaan teknis di lapangan.
Menanggapi hal ini, Ketua Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Lebak, Deni Rukmansyah, turut angkat bicara. Ia menyayangkan rendahnya kualitas material yang digunakan dalam proyek yang dibiayai oleh dana negara.
> “Kami sangat menyayangkan. Ini proyek dari APBN, seharusnya kualitas materialnya dijaga. Keselamatan siswa dan guru harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Deni menyatakan akan mempertanyakan hal ini kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten. Ia menekankan pentingnya pengawasan dari pihak konsultan atau pengawas teknis terhadap penggunaan material bangunan sesuai spesifikasi.
> “Kami akan pertanyakan kepada Dinas PUPR. Proyek ini seharusnya diawasi oleh pihak konsultan yang bertanggung jawab atas kelayakan material dan standar teknis bangunan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait mengenai alasan penggunaan material yang diduga di bawah standar tersebut. Masyarakat berharap pihak berwenang segera melakukan pengecekan dan audit teknis terhadap proyek ini.
Jika terbukti ada pelanggaran terhadap standar konstruksi, maka bukan hanya keselamatan penghuni bangunan yang terancam, namun juga bisa menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.
(SDR)
