SAMPANG, Gertak.id — Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun 2025 yang diduga merangkap jabatan (double job) sampai sekarang belum dilakukan pemberhentian oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.
Padahal dalam aturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) jelas di sebutkan, itu menyalahi aturan.
Larangan merangkap jabatan tersebut bertujuan untuk menjaga fokus, integritas, dan efektivitas dalam menjalankan tugas pendampingan P3-TGAI, yang mensyaratkan agar TPM dapat sepenuhnya melayani dan membantu masyarakat petani di wilayah kerja mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pegiat sosial di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Abd Goffar sangat menyayangkan adanya rangkap jabatan pada pendamping P3-TGAI tersebut. “Harusnya ini tidak boleh terjadi, karena syarat menjadi TPM itu sudah jelas. Tidak sedang dalam ikatan kontrak kerja, nah jika mereka memaksa itu artinya mengambil hak orang lain,” katanya dikonfirmasi, Jumat (26/09/2025).
Mahasiswa Magister di salah satu Universitas di Surabaya ini pun mempertanyakan ketegasan pihak BBWS Brantas dalam menyikapi persoalan itu. “Kami harap BBWS Brantas untuk mengevaluasi. Jika memang ketahuan double job ya harus dikasih sanksi tegas. Karena ini menyangkut profesionalisme kerja,” tegasnya.
Merangkap jabatan, menurut Goffar, dapat mengganggu fokus dan mengurangi integritas TPM dalam melaksanakan tugasnya secara optimal, yang berpotensi merugikan masyarakat dan program. “Ini namanya perilaku koruptif dan harus segera dicegah, karena akan berdampak pada hasil pekerjaan yang kurang maksimal dan akan terus menciptakan perilaku-perilaku koruptif,” ujarnya.
Sebab, kata Goffar, pendamping yang terikat kontrak dengan instansi atau lembaga negara lainnya sesuai aturan tidak diperbolehkan, karena tunjangan yang diterima bersumber kan dari keuangan negara. “Apalagi mereka pasti mempunyai NPWP yang sama untuk gaji yang sumbernya sama juga. Itu tidak boleh,” pungkasnya.
Hingga berita ini dipublikasi, media Gertak.id terus berupaya mengonfirmasi lebih lanjut pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk informasi dan tindakan lebih lanjut. (Moch)
