SAMPANG, Gertak.id — Baru-baru ini, kembali muncul kabar kurang menyenangkan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Salah satu sekolah penerima manfaat, SMP Islam Darut Tauhid, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, dilaporkan mengalami persoalan pada 22 September 2025 kemarin, lantaran menu MBG yang diterima siswa diduga ditemukan Ulat bergoyang di dalam wadah stainless.
Kejadian ini pun mendapat respon dari Satuan Tugas (Satgas) percepatan penyelenggaraan program MBG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang. Sekretaris Satgas MBG Sampang, Sudarmanta menegaskan, meski program tersebut bukan kewenangan langsung pemerintah daerah, namun pihaknya tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan kaitan dengan program MBG.
“Sementara ini, kewenangannya kan ada di SPPG. Tetapi semua keluhan dari masyarakat akan kita tampung, kita cek kebenarannya dan kita laporkan ke pusat,” kata Sudarmanta, saat dikonfirmasi oleh awak media, Rabu (24/09/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ditanya apakah akan menghentikan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), jika ada permasalahan berat. Menurut pria yang menjabat Plt Kepala DPMD itu, pemkab tak memiliki akses mengatur SPPG. “Kita tidak punya wewenang untuk menghentikan dapur MBG, perlu penelitian dan sebagainya. Sebab, operasional SPPG di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat,” ungkapnya.
Meski demikian, untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan, tim satgas akan membentuk posko pengaduan dan sekaligus menyusun standar operasional prosedur (SOP). “Rencananya kita akan buka posko dan juga akan menyusun SOP, mudah-mudahan Oktober sudah tuntas. Rencana kantornya di pendopo pak Wabup selaku ketua satgas,” akunya.
Ia menambahkan, dengan terbentuknya posko pengaduan dan standar SOP tersebut, maka masalah-masalah yang muncul dari proses MBG ini, dapat teratasi dengan baik. “Apa yang terjadi di lapangan pasti akan menjadi perhatian kita, untuk dievaluasi. Supaya program ini berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Dengan banyaknya persoalan dalam program MBG di Sampang, Sudarmanto, membandingkan dengan makan gratis yang ada di Negara Jepang. “Di Jepang itu MBG sudah 90 tahun berjalan tetapi masih ada trial and error. Nah, di kita baru 9 bulan. Jadi masih banyak perubahan-perubahan yang perlu disesuaikan,” tuturnya.
Lebih jauh, Sudarmanta mengingatkan kepada vendor atau pemilik dapur, semua harus berjalan sesuai dengan aturan. Artinya standar dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang sudah ditentukan terus diikuti. “Seperti mekanisme cara memasaknya ataupun pemorsian, kemudian jangkauannya termasuk juga waktu pengiriman dan lain sebagainya. Tentunya, semua itu telah diatur secara rinci,” pungkasnya. (Moch).
