SAMPANG, Gertak.id — Cukup miris Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, sudah berjalan potensi pakai menu brutal. Namun, ada dugaan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola program MBG tersebut dengan cara yang kurang baik.
Salah satunya terkait kualitas menu makanan yang dinilai belum mencerminkan gizi seimbang, serta banyaknya makanan yang akhirnya terbuang. Bahkan, ada laporan makanan basi hingga kasus siswa yang mengalami keracunan. Kasus dugaan keracunan itu dilaporkan terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Karanganyar 1, Kecamatan Tambelangan pada 28 Agustus 2025 lalu.
Dua orang siswa di sekolah dasar tersebut mengalami diare setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Mereka pun harus dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Terbaru, beredarnya video yang merekam menu MBG yang hanya menyajikan nasi, sepotong ayam berukuran kecil, sepotong tahu, dua buah telur puyuh, dan satu buah jeruk sebagai pelengkap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam video yang beredar tersebut, si perekam menyebut seseorang yang bernama Teddy sebagai pemilik dapur makan bergizi gratis. Lantas, siapakah sebenarnya sosok pria yang bernama Teddy tersebut?
Hingga berita ini dipublikasi, media Gertak.id, belum memperoleh keterangan resmi dari Teddy. Namun, informasi yang beredar di masyarakat menyebut, Teddy tidak hanya memiliki satu dapur MBG tetapi ada beberapa titik dapur yang dikelola olehnya.
Pengamat kebijakan publik, Agung Pratama Denny Lukyto, mengungkapkan meski ada dapur yang sudah menyajikan menu sesuai standar gizi, tetapi tidak sedikit pula yang hanya menyediakan makanan seadanya.
“Bahkan ada makanan MBG yang tidak dikonsumsi oleh siswa dan berakhir jadi pakan ayam maupun ternak lainnya. Ini sangat disayangkan, mengingat anggaran yang dikeluarkan pemerintah begitu besar,” ujarnya, Sabtu (13/09/2025).
Pria yang akrab disapa Denny itu menilai, beberapa kasus yang terjadi di Bumi Bahari ini sebagai peringatan serius bagi pemerintah. Ia menyarankan adanya evaluasi terhadap dapur penyedia MBG yang asal-asalan. Menurut dia, jangan sampai dapur yang tidak layak tetap beroperasi hanya karena memiliki kedekatan politik.
“Evaluasi secara independen. Jika terbukti tidak memenuhi standar, maka izinnya harus dicabut agar dana yang besar ini tidak terbuang sia-sia,” tegasnya.
Jika pengelolaan program MBG yang ada di Kabupaten Sampang ini tidak segera diperbaiki, Denny menilai justru bisa menjadi ancaman bagi kesehatan anak-anak ketimbang meningkatkan gizi mereka.
“Ini menyangkut perut anak-anak, terutama balita yang sistem pencernaannya masih sensitif. Kalau seandainya kualitas makanan tidak layak, tentu sangat rawan bagi anak-anak,” tandasnya. (Moch)
